Belanja Pemerintah Diserap UMKM

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki menyongsong baik sudah diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) oleh Presiden Jokowi beberapa lalu. Ini akan berpengaruh untuk UMKM.

Menurut dia, UU yang memetik masalah itu akan memberi banyak faedah untuk aktor UMKM. Salah satunya berkaitan dana posisi spesial untuk aktivitas berbelanja barang dan layanan pemerintahan sampai perkuat peranan UMKM dalam rantai suplai.

“Di depan dengan UU Cipta Kerja peresapan produk UMKM melalui berbelanja barang dan penyediaan layanan pemerintahan telah dibanderol jatah bujet 40 % untuk UMKM. saya anggap ini harus digunakan,” tuturnya dalam seminar-online UMKM Go Digital : From Local to Global Champion, Kamis (26/11).

Teten menambah, implikasi UU baru ini dipercaya sanggup perkuat status UMKM dalam rantai suplai. Susul ada ketetapan untuk perusahan besar harus berpartner dengan UMKM.

“Jadi, kita mengharap kerja sama itu bukan memiliki sifat charity kembali. Tetapi UMKM memang jadi sisi dari rantai industri besar,” tambah ia.

Oleh karenanya, faksinya mengharap UU Cipta Kerja sanggup meningkatkan rasio usaha UMKM. Akhirnya akan percepat proses UMKM untuk naik kelas ketingkat nasional.

“Bahkan juga, jika kita saksikan UMKM di Jepang, Korsel atau China mereka tidak lagi jadi rantai suplai produksi nasional, tetapi telah rantai suplai dunia. Sebab perusahaan mereka telah go global sebab kerjasama itu penting,” sambungnya.

Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto menjelaskan, beberapa aktor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bisa pasarkan produk mereka secara hybrid, yakni secara daring luring di tengah-tengah wabah.

Ini dikerjakan supaya andil UMKM terhadapa ekonomi nasional dapat terbangun.

Updated: January 15, 2021 — 6:30 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *